Deklarasi terbaru terjadi di tengah semakin menguatnya hak Kurdi di negara tetangga Turki, dan meningkatnya langkah menuju kemerdekaan dengan wilayah otonomi Irak.
Setelah lama tertindas di bawah Presiden Suriah Bashar al - Assad dan ayahnya, suku Kurdi melihat perang sipil sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan otonomi yang bisa dinikmati oleh kerabat etnis mereka di Irak.
Pengumuman ini dibuat setelah pembicaraan dilakukan di kota Kurdi Qamishli dan terjadi setelah para pemimpin Kurdi mengumumkan rencana untuk membuat pemerintah sementara pada bulan Juli.
Pemerintah otonom transisi melibatkan pembagian wilayah Kurdi Suriah menjadi tiga wilayah, masing-masing dengan DPRD sendiri, serta wakil untuk badan eksekutif daerah, demikian menurut AFP.
Deklarasi ini tercapai setelah pembicaraan dilakukan selama 2 hari di kota Qamishli diantara seluruh kelompok lokal yang mendiskusikan detail dari formasi pemerintahan transisi ini.
"Tanggung jawab utama dari pemerintahan transisi adalah mempersiapkan payung hukum untuk pemilu serta isu-isu politik, militer , keamanan dan ekonomi di kawasan dan Suriah".
Wilayah Kurdi di utara Suriah telah di atur oleh dewan lokal Kurdi sejak pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al - Assad mundur di pertengahan 2012.
Kurdi mewakili sekitar 15 persen dari populasi Suriah dan sebagian besar terkonsentrasi di bagian utara negara itu.
sumber: alarabiya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar