Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, negara membutuhkan satelit yang tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyadapan seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia.
"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus mempunyai peralatan yakni satelit. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," kata Agus di Jakarta. Komisi I DPR RI sendiri sudah membahas rencana pembelian satelit khusus tersebut.
"Kita sudah bahas di Komisi I DPR RI. Mitra kerja Komisi I DPR RI sudah diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," kata Agus.
Dia mengatakan, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia, hanya digunakan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. "Disitu ada kegiatan mengcover kegiatan inteligen, melakukan counter kalau diintersep, ada kepentingan militer, cyber war," kata politisi Golkar itu.
Dikatakan, pembelian satelit tersebut adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi penyadapan yang dipergunakan oleh AS dan Australia, meskipun peralatan anti sadap yang dimiliki oleh Badan Inteligen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mungkin memadai.
"Tapi adalah alat-alat yang memprotek komunikasi, data dan info dari kantor presiden dan wakil presiden. Saya kira, cukup memadai atau tidak, saya tidak tahu karena kita tak boleh menutup kemungkinan bahwa teknologi yang dipergunakan oleh AS dan Australia itu, teknologi penyadapan, teknologi inteligen, berkembangnya cepat sekali. Apakah kita mempunyai ritme yang sama dengan perkembangan teknologi itu, saya kira harus betul-betul kita pelajari," kata dia.
Selain itu, sekarang ini bukan hanya presiden dan wakil presiden yang disadap, tapi juga ada politisi, menteri dan ketua-ketua umum partai, termasuk pimpinan DPR. "Menurut pandangan saya, mereka cukup "telanjang" dan mudah disadap. Apakah mereka punya pengamanan yang cukup sehingga tidak disadap," ujarnya.
"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus mempunyai peralatan yakni satelit. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," kata Agus di Jakarta. Komisi I DPR RI sendiri sudah membahas rencana pembelian satelit khusus tersebut.
"Kita sudah bahas di Komisi I DPR RI. Mitra kerja Komisi I DPR RI sudah diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," kata Agus.
Dia mengatakan, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia, hanya digunakan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan. "Disitu ada kegiatan mengcover kegiatan inteligen, melakukan counter kalau diintersep, ada kepentingan militer, cyber war," kata politisi Golkar itu.
Dikatakan, pembelian satelit tersebut adalah untuk mengimbangi perkembangan teknologi penyadapan yang dipergunakan oleh AS dan Australia, meskipun peralatan anti sadap yang dimiliki oleh Badan Inteligen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mungkin memadai.
"Tapi adalah alat-alat yang memprotek komunikasi, data dan info dari kantor presiden dan wakil presiden. Saya kira, cukup memadai atau tidak, saya tidak tahu karena kita tak boleh menutup kemungkinan bahwa teknologi yang dipergunakan oleh AS dan Australia itu, teknologi penyadapan, teknologi inteligen, berkembangnya cepat sekali. Apakah kita mempunyai ritme yang sama dengan perkembangan teknologi itu, saya kira harus betul-betul kita pelajari," kata dia.
Selain itu, sekarang ini bukan hanya presiden dan wakil presiden yang disadap, tapi juga ada politisi, menteri dan ketua-ketua umum partai, termasuk pimpinan DPR. "Menurut pandangan saya, mereka cukup "telanjang" dan mudah disadap. Apakah mereka punya pengamanan yang cukup sehingga tidak disadap," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar