Rabu, 06 Maret 2013
Sudah Terlambat Untuk Minta Maaf, Kiram Berkata Pada Manila
Kuala Lumpur - Keluarga Kiram menyambut dingin terhadap pernyataan pemerintah Filipina kemarin setelah pemerintah menyatakan akan meminta maaf atas kesalahan pemerintah terhadap surat yang dikirimkan oleh Kesultanan Sulu mengenai status Sabah kepada pemerintahan Filipina di tahun 2010.
Surat itu diberikan 2 hari sebelum presiden Benigno naik menjadi presiden dan berisi tentang permintaan kebijaksanaan dari pemerintah Filipihan atas klaim warga Sulu terhadap Sabah.
"Saya bermaksud untuk menulis surat permintaan maaf", demikian Del Sario Menteri Luar Negeri Filipina berkata.
Dalam pernyataannya di website kementerian luar negeri (DFA), mereka mengakui bila surat dari Agbimuddin - raja muda Kesultanan Sulu yang memimping pasukan Kesultanan Sulu di Sabah - telah ditemukan di tempatnya.
"... surat itu telah ditemukan oleh DFA. Kementrian bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan surat tersebut", demikian pernyataan di website mereka.
Aquino sebelumnya menyatakan bila surat itu besar kemungkinan telah hilang dalam rimba birokiratik, sedangkan juru bicara kepresidenan Edwin Lacierda mengatakan sebelumnya bahwa mereka tidak pernah menerima surat dari Abgimudin.
Surat itu pertama berisi ucapan selamat terhadap terpilihnya Aquino di kepresidenan seblum mendesak bimbingan pemerintah atas kepemilikan Kesultanan Sabah serta peran dalam pembicaraan perdamaian dengna Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Malaysia adalah fasilitator dalam perundingan damai ini.
Dalam surat itu Agbimuddin juga melaporkan kepada Aquino tentang beridrinya Interim Supreme Royal Ruling Council (ISRRC) dibawah kesultanan, menyusul serangkaian konsultasi di Siminul, Indanan dan Kawit di Filipina. Agbimuddin yang merupakan chairman dari ISRRC juga menyatakan rasa frustasi dari seluruh pengikutnya karena diabaikan selama lima dekade lebih mengenai klaim mereka terhadap Sabah dan mengakhiri isi surat itu dengan harapan untuk melihat "perubahan dalam penanganan isu Sabah" dibawah administrasi Aquino.
Sultan Jamalul sendiri juga telah membuat surat terhadap Aquino di tahun 2011 dan tahun kemarin mengenai hal ini, namun juga tidak mendapatkan respond. Sehingga keluarlah dekrit kerajaan untuk memperbolehkan warganya kembali ke Sabah dengan para pengikutnya awal Februari tahun ini.
Fatima Celia, istri dari Sultan Sulu Jamalul Kiram III mengatakan pada ABN-CBS News bahwa pemerintah seharusnya meminta maaf kepada keluarga yang ditinggal oleh Tentara Kesultanan Sulu yang telah ditinggalkan. "Kerusakan telah terjadi? oh tidak. Nyawa telah hilang", demikian katanya di acara berita prime time pukul 8 di Filipina.
Aquino Menyalahkan Kesultanan Sulu
Sebelumnya Aquino menyalahkan Kesultanan Sulu telah membahayakan nasib hidup dan kejahtraan 800.000 orang warga Filipina yang ikut merantau bekerja di Malaysia. Aquino juga menampik bila pemerintah tidak memperhatikan isu ini. Dia juga mengingatkan publik tentang perjanjian tanggal 1 Februari 1968 dimana pengacara yang ditunjuk oleh kesultanan menyerahkan kekuasaan pada Pemerintah untuk mengurus isu Sabah. Mengirim tentara untuk mengklaim Sabah bukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan antara Filipina dan Malaysia.
Pemerintah Filipina saat ini mendapatkan repond keras dari publik karena membiarkan warga Filipina mendapatkan aksi keras dari pemerintahan Malaysia. Namun perwakilan dari pemerintah selalu menyatakan bila apa yang terjadi tidak dapat dihindari karena Filipina pun akan melakukan hal yang sama bila menghadapi situasi yang sama.
13 Tentara Kesultanan Sulu Dikonfirmasi Tewas
Kementrian Pertahanan Malaysia juga melakukan pernyataan pers bahwa 13 anggota tentara Kesultanan Sulu telah tewas. Dua buah photo ditunjukkan kepada wartawan. Belum diketahui dengan jelas oleh sebab apa mereka tewas, apakah karena bombardir atau karena peluru. Sebelumnya Malaysi melakukan serangan besar-besaran terhadap konsentrasi Tentara Kesultanan Sulu dengan mengirimkan tiga pesawat F-18 dan lima pesawat Hawk, sedangkan di darat lebih dari 5 batalyon tentara dan polisi dikerahkan.
Jumlah pasukan yang dikirimkan simpang siur mengingat pemerintah menolak untuk menyatakan berapa banyak jumlah tentara yang dikirimkan untuk mengusir milisi Sulu dengan alasan untuk menjaga agar strategi tetap rahasia. Pemboman dilakukan juga dengan hati-hati di wilayah seluar 4km persegi, demikian menurut kementrian Pertahanan Malaysia.
Jacel - anak dari Jamalul Kiram, salah satu dari 9 pewaris tahta Kesultanan Sulu - menyatakan bila kemarin pamannya raja muda Agbimuddin bersedia untuk melepaskan empat orang sandera Malaysia yang ditawan di depan media Internasional dan Palang Merah Internasional untuk menunjukkan bila mereka tidak dilukai.
Setelah pertempuran di akhir minggu lalu dengan polisi Malaysia, tentara Kesultanan Sulu menyatakan bila mereka telah menangkap empat orang warga Malaysia yang terdiri dari seorang polisi, dua orang tentara dan seorang pejabat pemerintah.
Namun pernyataan ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Malaysia yang menyatakan tidak ada sandera yang ditawan oleh militan ini.
Propaganda Dari Pemerintah Malaysia?
Dalam waktu bersamaan, kantor berita corong pemerintah Malaysia, bernama, mengeluarkan beberapa buah artikel yang melemahkan klaim dari Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Menurut berita yang dilansir ulang oleh New Straits Times dari Bernama, Jamalul Kiram III adalah Sultan sulu yang palsu, demikian menurut informasi yang katanya berasal dari orang dalam keluarga Kesultanan Sulu.
Sumber ini yang katanya mengetahui dengan dalam sejarah keluarga Kesultanan Sulu menyatakan bila menurut silsilah keluarga, Jamalul Kiram III memang anggota keluarga, namun tidak termasuk kedalam sembilan orang ahli waris yang berhak menerima pembayaran sewa tanah.
"Ketika Jamalul Kiram II meninggal tahun 1936, dia tidak meninggalkan pewaris tahta dan BNBC (British North Borneo Company) menghentikan pembayaran. Jadi, sembilan perwakilan pergi ke pengadilan untuk menyatakan diri bahwa mereka berhak mendapatkan pembayaran tersebut", demikian katanya.
Ditahun 2011, anak turun dari sembilan orang ini mendapatkan perintah dari pengadilan Sulu yang mengakui mereka sebagai pewaris dari grup 9 yang mewakili kesultanan Sulu dulu. Generasi kedua ini adalah: Dayang Dayang Piandao Taj-Mahal Kiram-Tarsum Nuqui, Putli Nurhima Kiram-Forman, Siti Ayesha K.H Sampang, Sulatan Fuad A. Kiram, Dayang-Dayang Sheramar T. Kiram, Princess Permaisuri Kiram Guerson dan Sitti Jenny K.A Sampang
Dalam artikel lainnya, bernama juga melansir pernyataan para ahli sejarah bila Sabah memang resmi menjadi bagian dari Malaysia setelah sebelumnya telah melakukan referendum yang dilakukan oleh Cobbold Commission ditahun 1962 dan diakui oleh PBB, demikian pernyataan Mosli Tarsat seorang sejarawan dari Universitas Sabah.
Cobbold Commission yang mengadakan referendum selama 4 bulan di Sabah dan Sarawak menerima 2200 memo dengan 80% warga dikatakan mendukung pembentukan Malaysia.
Menteri Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Dr. Rais Yatim juga menyatakan bila Sabah secara sah adalah bagian dari pemerintahan Malaysia dan telah diakui secara Internasional. Hal ini juga di dukung oleh Profeso Dr. Ramlah Adam, dia barkata, "Mereka tidak bisa mengklaim hanya berdasarkan sejarah. Sebagai contoh, pemerintahan kecil Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu meminta kepada Inggris, mereka tidak akan bisa mengklaim negara".
Ramlah mengatakan kepada warga Malaysia terutama di Sabah harus jelas mengenai apa yang terjadi dan negara supaya tetap aman dan utuh.
Warga Mengungsi dan MILF Menolak Terlibat
Setelah serangan kemarin, sekitar 2000 warga dari 7 desa yang ada di Kampung Tanduo mengungsi ke Embara Budi dan Fajar Harapan setelah militer semakin memperlebar kejaran mereka terhadap para militan. Makanan juga dikirimkan oleh National Security Council (NSC) sore kemaren di tempat penampungan sementara.
Sedangkan dari Filipina, MILF - kelompok militer sempalan dari MNLF dengan diwakili oleh ketuanya: Al-Haj Murad Ebrahim menyatakan bila konfrontasi antara teroris dan kekuatan keamanan di Lahad Datu dan Semporna adalah permasalahan Kuala Lumpur dan administrasi Manila untuk menyelesaikan.
"Warga kami tidak terlibat dalam penyusupan. Kita tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini, dan kami tidak ingin membuatkan semakin sulit", demikian katanya terhadap Bernama melalui wawancara eksklusif dengan telepon dari benteng pertahanannya di Camp Darapanan di Sultan Kudarat, Maguindanao, Filipina Selatan kemarin.
Sumber: themalaysianinsider, nst, theborneopost
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar