Kementerian Pertahanan membantah jika alat sadap baru yang dibeli untuk Badan Intelijen Strategis rawan penyalahgunaan. Kementerian pun menjamin peralatan intelijen akan digunakan secara bijak oleh TNI, terutama untuk mendukung pertahanan negara. "Ini hanya modernisasi alutsista TNI," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti khawatir alat sadap ini disalahgunakan TNI untuk memata-matai urusan dalam negeri. Kekhawatiran semakin meningkat jika peralatan intelijen itu digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum 2014.
Menanggapi pernyataan Poengky, Brigjen Sisriadi Iskandar menjawab enteng. "Pemilu bukan urusannya TNI. Pengamanan Pemilu 'kan' Polri. TNI hanya mem'back-up'," kata dia. Sisriadi meminta masyarakat dan penggiat hak asasi manusia tidak khawatir dengan penyalahgunaan intelijen TNI. Dia meminta masyarakat memegang pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sering berjanji netral dalam Pemilu 2014.
Sisriadi mencontohkan kekhawatiran masyarakat terhadap TNI yang tak terbukti. Pada 2004, masyarakat sempat khawatir dengan Undang-Undang TNI yang baru. Pegiat hak asasi khawatir dengan undang-undang baru, TNI bakal merasuk lagi ke ranah sipil. "Tapi buktinya sampai sekarang TNI netral 'kan', tidak ada bukti TNI berkuasa lagi. Jadi jangan berlebihan khawatir," kata Sisriadi.
Menurut rencana, Kementerian Pertahanan bakal menerima peralatan intelijen baru dari pabrikan Gamma TSE Ltd pada akhir 2013. Nantinya, peralatan senilai Rp 70 miliar ini akan diberikan kepada BAIS-TNI. Pembelian alat sadap ini masuk dalam skema modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti khawatir alat sadap ini disalahgunakan TNI untuk memata-matai urusan dalam negeri. Kekhawatiran semakin meningkat jika peralatan intelijen itu digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum 2014.
Menanggapi pernyataan Poengky, Brigjen Sisriadi Iskandar menjawab enteng. "Pemilu bukan urusannya TNI. Pengamanan Pemilu 'kan' Polri. TNI hanya mem'back-up'," kata dia. Sisriadi meminta masyarakat dan penggiat hak asasi manusia tidak khawatir dengan penyalahgunaan intelijen TNI. Dia meminta masyarakat memegang pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sering berjanji netral dalam Pemilu 2014.
Sisriadi mencontohkan kekhawatiran masyarakat terhadap TNI yang tak terbukti. Pada 2004, masyarakat sempat khawatir dengan Undang-Undang TNI yang baru. Pegiat hak asasi khawatir dengan undang-undang baru, TNI bakal merasuk lagi ke ranah sipil. "Tapi buktinya sampai sekarang TNI netral 'kan', tidak ada bukti TNI berkuasa lagi. Jadi jangan berlebihan khawatir," kata Sisriadi.
Menurut rencana, Kementerian Pertahanan bakal menerima peralatan intelijen baru dari pabrikan Gamma TSE Ltd pada akhir 2013. Nantinya, peralatan senilai Rp 70 miliar ini akan diberikan kepada BAIS-TNI. Pembelian alat sadap ini masuk dalam skema modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar