Satelit Palapa Disadap Pemerintah Australia

Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) ternyata bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.

Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. “Australia telah menggunakan sejumlah kedutaan asingnya untuk menguping. Kegiatan itu dilakoni (dalam) operasi bersandi Reprieve. Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro,“ ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation.

Pria bertitel profesor yang meneliti di Pusat Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Nasional Australia (ANU), itu menekankan pentingnya penyadapan Satelit Palapa. “Anda tidak bisa menembus sirkuit informasi dan melancarkan perang informasi dengan sukses jika Anda tidak memasuki komunikasi komando tertinggi sejumlah negara di kawasan,” kata Ball.

Adapun kerja sama antara Direktorat Sandi Australia dan NSA dapat dilakukan lantaran ‘Negeri Kanguru’ itu masuk lingkaran ‘FVEY’ (5-Eyes) atau lima negara yang memiliki peran penting dalam kerja sama intelijen dengan AS. Ball menjelaskan bahwa Australia dijadikan basis oleh AS untuk memantau lalu lintas data, informasi, dan telekomunikasi khusus di lingkar Asia Pasifik.

Untuk bisa menempuh aksi tersebut, terang Ball, ‘Negeri Kanguru’ mengandalkan empat fasilitas supercanggih yang menjadi bagian dari program X-Keyscore, sebuah sistem komputer milik NSA yang berfungsi mencari dan menganalisis hampir semua jenis kegiatan pengguna internet, termasuk surat elektronik, penjelajah dunia maya, dan media sosial.

Fasilitas-fasilitas supercanggih Australia meliputi Pine Gap di dekat Alice Springs, Shoal Bay di dekat Dar win, stasiun satelit di pinggiran Ge raldton di Australia Barat, dan sebuah pusat pemantauan baru di Canberra. Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia.

Ketika dimintai komentar mengenai penuturan Ball, juru bicara media Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Ray Marcello, menolak membahas operasi intelijen. “Kedutaan Australia tidak akan memberikan komentar dan tanggapan mengenai masalah penyadapan,” ungkapnya.

Militer Angkatan Udara dan Laut Australia Awasi Indonesia dari Pos di Cocos Island

Agen mata-mata elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), mencegat komunikasi militer dan Angkatan Laut Indonesia melalui stasiun pendengaran rahasia yang berada di daerah terpencil di Kepulauan Cocos. Menurut mantan pejabat pertahanan Australia, DSD mengoperasikan pencegatan sinyal dan fasilitas pemantauan yang berada di wilayah Samudera Hindia Australia, 1100 kilometer barat daya Jawa.

Menurut media Australia, Sydney Morning Herald edisi 1 November 2013, stasiun pemantauan ini tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia, atau dilaporkan di media, meskipun beroperasi selama lebih dari dua dekade.

Lebih terkenal sebagai Shoal Bay Receiving Station dekat Darwin, fasilitas di Cocos Island dilaporkan sebelumnya merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan sinyal intelijen Australia yang menargetkan Indonesia. Fasilitas ini meliputi radio pemantauan dan peralatan pencari arah dan dan stasiun satelit bumi.

Departemen Pertahanan Australia tidak akan mengomentari soal fasilitas itu dan hanya mengatakan bahwa Kepulauan Cocos adalah tempat "stasiun komunikasi" dan itu "merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas komunikasi bidang Pertahanan."

Mantan perwira Departemen Pertahanan Australia telah mengkonfirmasi bahwa stasiun itu adalah fasilitas Defence Signals Directorate (DSD) yang dikhususkan untuk mengawasi maritim dan militer, khususnya angkatan laut, angkatan udara, dan komunikasi militer Indonesia.

Profesor dan ahli bidang intelijen di Australian National University, Des Ball mengatakan, fasilitas itu dioperasikan dari jarak jauh, dari kantor pusat DSD di Bukit Russell di Canberra.

Sinyal yang dicegat lalu dienkripsi dan diteruskan ke Canberra. Persiapan untuk mendirikan fasilitas di Cocos itu dimulai pada akhir 1980-an.

Stasiun intelijen sinyal di Cocos Island merupakan bagian dari upaya spionase Australia yang lebih luas yang diarahkan terhadap Indonesia. Seperti dilansir Fairfax Media, Kamis 31 Oktober 2013, program ini mencakup pusat pengawasan rahasia DSD yang terletak di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Menhan Pastikan Indonesia Tidak Disadap AS

Amerika Serikat melalui lembaga National Security Agent (NSA) dirumorkan menyadap komunikasi 35 kepala negara secara diam-diam. Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak ada soal penyadapan tersebut, termasuk penyadapan terhadap Presiden RI. "Tidak ada ke kita soal penyadapan itu, bisa dipastikan," kata Purnomo di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Purnomo yakin kalau Indonesia tidak disadap karena mempunyai lembaga intelijen. Lembaga itu diyakini Purnomo tidak mudah diterobos oleh pihak manapun. "Kita punya Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), jadi tidak ada," imbuhnya. Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menilai berita penyadapan oleh NSA hanyalah isu lama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Dari Dulu isunya begitu terus tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya tidak ada," tuturnya. Rumor soal penyadapan komunikasi 35 kepala negara ini muncul menyusul kehebohan rumor penyadapan AS terhadap percakapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel. Gedung Putih telah menyampaikan bantahan soal itu, namun Merkel tetap meminta Obama untuk menjelaskan secara langsung terhadapnya.

Dokumen rahasia yang diberikan oleh pembocor intelijen AS Edward Snowden menyebutkan, Badan Keamanan Nasional AS (NSA) bekerja sama dengan sejumlah departemen dalam pemerintahan AS untuk mengamankan nomor-nomor telepon sejumlah kepala negara. Memo yang dikeluarkan oleh NSA pada tahun 2006 lalu mengindikasikan, NSA rutin melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin dunia. Namun tidak disebutkan secara langsung siapa saja pemimpin dunia yang dimaksud.

Kementerian Jamin Alat Sadap TNI tak Diselewengkan

Kementerian Pertahanan membantah jika alat sadap baru yang dibeli untuk Badan Intelijen Strategis rawan penyalahgunaan. Kementerian pun menjamin peralatan intelijen akan digunakan secara bijak oleh TNI, terutama untuk mendukung pertahanan negara. "Ini hanya modernisasi alutsista TNI," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti khawatir alat sadap ini disalahgunakan TNI untuk memata-matai urusan dalam negeri. Kekhawatiran semakin meningkat jika peralatan intelijen itu digunakan untuk kepentingan partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum 2014.

Menanggapi pernyataan Poengky, Brigjen Sisriadi Iskandar menjawab enteng. "Pemilu bukan urusannya TNI. Pengamanan Pemilu 'kan' Polri. TNI hanya mem'back-up'," kata dia. Sisriadi meminta masyarakat dan penggiat hak asasi manusia tidak khawatir dengan penyalahgunaan intelijen TNI. Dia meminta masyarakat memegang pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sering berjanji netral dalam Pemilu 2014.

Sisriadi mencontohkan kekhawatiran masyarakat terhadap TNI yang tak terbukti. Pada 2004, masyarakat sempat khawatir dengan Undang-Undang TNI yang baru. Pegiat hak asasi khawatir dengan undang-undang baru, TNI bakal merasuk lagi ke ranah sipil. "Tapi buktinya sampai sekarang TNI netral 'kan', tidak ada bukti TNI berkuasa lagi. Jadi jangan berlebihan khawatir," kata Sisriadi.

Menurut rencana, Kementerian Pertahanan bakal menerima peralatan intelijen baru dari pabrikan Gamma TSE Ltd pada akhir 2013. Nantinya, peralatan senilai Rp 70 miliar ini akan diberikan kepada BAIS-TNI. Pembelian alat sadap ini masuk dalam skema modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.

Profil Intelijen dan Pasukan Khusus Australia

Kekuatan Angkatan Bersenjata Australia bukanlah satu-satunya kekuatan negara Kangguru yang harus diwaspadai. Badan Intelijen Luar Negeri Australia pun kiranya tak kalah penting untuk disorot. Tak banyak yang tahu bahwa selain Amerika dan Inggris, Australia pun merupakan negara yang memainkan peranan besar dalam menciptakan krisis berkepanjangan di Afghanistan dan Irak. Kalau tidak mau disebut sebagai penyebab utama Presiden George W. Bush menjadi mantap untuk melancarkan serangan militer ke Irak menggulingkan Saddam Husein.

Ceritanya begini. Melalui badan intelijen Australia bernama Australian Secret Intelligence Service (ASIS), Australia membantu Amerika untuk mencari informasi mengenai keberadaan nuklir Irak. Bagi Washington ketika menjelang serbuan militer ke Irak, adanya bukti keberadaan nuklir di Irak merupakan hal penting sebagai dalih untuk menggulingkan rejim Saddam Husein dari singgasana kekuasaan. Sehingga serangan militer Amerika dan sekutu-sekutunya mendapat pembenaran moral.

Dalam penyelidikan awal yang dilakukan CIA, temuan ASIS nampaknya menjadi acuan utama. Menurut laporan ASIS, ada perjanjian jual beli tabung alumunium berkode 7075-T6 antara Irak dan Cina. Perjanjian jual beli antara dua negara tersebut dilakukan melalui seorang bernamaq Garry Cordukes, direktur perusahaan Australia, International Alumunium Supply.Perusahaan ini merupakan rekanan perusahaan asal Cina pembuat tabung alumunium yang bernama Kim Kiu Property Limited.

Agen ASIS mencurigai perjanjian jual beli itu untuk memenuhi program penelitian nuklir di Irak. Dan inilah yang kemudian oleh ASIS data ini dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar bagi CIA untuk dijadikan data intelijen bagi Bush untuk menyerang Irak.

Sejarah ASIS
ASIS bermula sebagai badan intelijen pemerintahan kerajaan Inggris. Yang bertanggungjawab mengumpulkan informasi intelijen dari luar negeri, melakukan tugas-tugas kontra intelijen  dan menjalin kerjasama intelijen dengan negara-negara lain. ASIS pada perkembangannyan memiliki kedudukan yang sama dengan CIA dari Amerika dan Secret Intelligence Agencies (M16) milik Inggris.

Sesuia perundang-undangan, ASIS memfokuskan diri pada operasi intelijen luar negeri. Inilah yang membedakan ASIS dengan Australian Security Intelligence Organization (ASIO). Sehingga secara oganisasional, ASIS berada di bawah kendali Departemen Perdangan dan Luar Negeri (DFAT) yang bermarkas di Canberra.

Sebagai organisasi intelijen yang berada dalam komando Menteri Luar Negeri, ASIS sempat diberitakan pernah merekrut agen intelijend dari universitas-universitas yang ada di Australia untuk kepentingan mengawasi kegiatan spionase yang terjadi di Asia.

ASIS dan Pembebasan Papua
Selain Aceh, Papua atau Irian Barat merupakan provinsi Indonesia yang berpotensi besar untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekitar 1989 sampai 1991, ASIS dikabarkan melakukan sebuah penelitian terperinci dalam rangka tugas dan kegiatannya di Papua Nugini.

Ini ada kaitannya dengan keterlibatan ASIS dalam pelatihan pasukan di Papua Nugini. Sebuah pelatihan yang konon kabarnya dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Irian Jaya dari tangan Indonesia dan Bougainvile dari Kepulauan Salomon Utara.

Sayang usaha ASIS tersebut gagal pada 1997. Meski operasi tersebut dinyatakan gagal, namun bukan berarti Australia akan berhenti begitu saja melepaskan permasalahan Irian Jaya. Apalagi belakangan santer terdengar kabar bahwa pasukan khusus Australia berada di dekat perbatasan  Papua dan Papua Nugini untuk melatih pasukan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia itu.

Apa ini murni pelatihan militer bagi PNG atau ada maksud-maksud tersembunyi, pihak TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) seharusnya waspada dan mengambil tindakan preventif. Apalagi ketika Australian Sabtu kemarin mencanangkan peningkatan kekuatan militer baik darat, laut dan udara secara besar-besaran.

4th Battalion Royal Australian Regiment
Satuan ini merupakan pasukan elit atau pasukan khusus Australia yang tergabung dalam Australian Special Operations Command. Pasukan ini mulai terbentuk sejak 18 Januari 1952. Pasukan ini berkemampuan multifungsui sebagai kekuatan penghancur, dalam peperangan hingga pengawal medis.

Pasukan ini tugas utamanya ketika era perang dingin adalah untuk melatih dan mengirimkan personil infanteri ke Korea Utara, ketika Amerika dan sekutu ketika membantu secara militer pasukan Korea Selatan melawan Korea Utara yang didukung oleh Cina.

Sejak Maret 1960, unit ini digabung dengan sekolah infanteri sebagai depot Company Royal Australian Regiment. Singkat cerita, unit inilah yang merupakan tulang punggung batalyon angkatan darat Australia yang mengadakan seleksi calon anggotanya selama satu bulan. Beberapa aspek yang menjadi bahan latihan antara lain:

1.    Special Forces
2.    Special Forces Roping
3.    Amphibious Operations.
4.    Demolitions
5.    Special Forces Parachute Operation
6.    ACQB (Advance Close Quarter Battle)
7.    Special Force heavy weapons.

Pasukan ini harus diakui cukup istimewa, bahkan dalam perang Irak, yang selama ini fokus perhatian tertuju pada Amerika dan Inggris, ternyata unit milik Austalia ini punya wibawa yang tak kalah dibanding pasukan Amerika. Meski dikirim ke Irak dalam jumlah kecil, 4th battalion Royal Australian Regiment ini bisa menggambarkan kekuatan dan kemampuan pasukan khusus Angkatan Darat Australia selama fase pertama operasi Baghdad Assist digelar.

Dengan kata lain, unit ini sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan Angkatan Darat Australia yang sesungguhnya. Sejak 1982, pasukan khusus ini dirubah menjadi pasukan setingkat brigade yang berada dalam kendali komando pasukan Divisi Utama.